KPK berhasil amankan 'uang ketok palu' RAPBD Jambi 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan Rp 4,7 miliar atas tindak pidana suap yang diduga melibatkan anggota DPRD Jambi, Supriono. Diduga uang 'ketok palu' terhadap pembahasan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi, tahun anggaran 2018, mencapai Rp 6 miliar.Agen bola terpercaya

Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan merinci, anggota DPRD Jambi Supriono menerima Rp 400 juta dari Saipudin selaku asisten daerah bidang 3 Provinsi Jambi. Uang tersebut diamankan tim KPK saat operasi tangkap tangan berlangsung di sebuah restoran, Selasa, sekitar pukul 12.45 WIB.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Kemudian, tim bergerak ke kediaman Saipudin dan menemukan kembali uang yang diduga akan dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Jambi, sebesar Rp 1,3 miliar.Agen Sabung Ayam

"Uang tersebut diduga akan diberikan kepada anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD 2018," ujar Basaria saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Rabu (29/11).Sabung Ayam Online

Tim kembali berpindah lokasi ke kediaman Arfan selaku pelaksana tugas Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Sama halnya dengan Saipudin, di kediaman Arfan tim kembali menemukan uang Rp 3 miliar.Sabung Ayam

Sebelum uang uang tersebut diamankan, tim satgas KPK, Basaria mengatakan Supriyono diduga telah membagi-bagikan uang suap kepada anggota DPRD lintas fraksi.Daftar Sabung Ayam

"Pemberian pertama dilakukan di pagi hari sebesar Rp 700 juta. Pemberian kedua di hari yang sama sebesar Rp 600 juta, dan pemberian ketiga Rp 400 juta," ujar Basaria merinci.index

Akibat perbuatannya Supriyono sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pemberi suap, Erwan, Arfan, dan Saifudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.